Ilustrasi, sumber foto: Istimewa
Pemerintah akan membuka penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan perjanjian kerja (PPPK) 1,3 juta formasi. Detail jadwal penerimaan sedang disiapkan oleh Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
"Ini jumlah yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/3/2021).
Prosedur pemilihan CASN sedang dirumuskan
Tjahjo mengatakan, pemerintah tengah berupaya merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai resiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi online dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Pengadaan ASN ini adalah sebuah upaya yang terkait dengan prioritas pembangunan SDM, terutama SDM ASN yaitu dengan melakukan rekrutmen pegawai ASN,” ucapnya.
Pembatalan rekrutmen CASN 2020 karena pandemi COVID-19
Menurut Tjahjo, setiap tahun pemerintah melakukan rekrutmen. Namun pada 2020, pemerintah tidak menggelar seleksi CASN karena adanya kondisi pandemi COVID-19. Namun, pembatalan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah untuk merencanakan dengan baik seleksi yang akan diselenggarakan pada 2021.
“Maka terkait dengan seleksi tahun 2021, pertama perlu saya tegaskan, terkait dengan pengadaan 1 juta guru PPPK, Kementerian PANRB mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merekrut melalui skema PPPK yang dilakukan untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi oleh tenaga honorer,” ujarnya.
Pemerintah juga telah membuka 1 juta lowongan guru dengan skema PPPK
Selain itu, pemerintah juga telah membuka 1 juta lowongan guru dengan skema PPPK. Pelamar yang dapat mengisi lowongan tersebut adalah tenaga honorer yang telah terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guru yang merupakan mantan Tenaga Honorer Kategori-2, dan lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang tidak mengajar, juga bisa mengisi lowongan guru PPPK.
“Bahkan Kemendikbud menyediakan fasilitas bagi tenaga-tenaga honorer ini meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes seleksi, dan memberikan kesempatan tes sebanyak tiga kali,” ujarnya.
Pengadaan CASN telah disiapkan sejak Februari 2020
Kementerian PANRB bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah menyusun rencana ini sejak Februari 2020.
“Terkait dengan pengadaan ASN di pemerintah daerah, perlu saya jelaskan, untuk mengisi kebutuhan jabatan lainnya di pemerintah daerah selain jabatan guru, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189.000 formasi untuk CPNS dan PPPK,” ujarnya.
“Sedangkan terkait dengan pengadaan ASN di pemerintah pusat, untuk mengisi kebutuhan di instansi pemerintah pusat, pemerintah telah menentukan kebutuhan sebesar sekitar 83.000 formasi, baik untuk CPNS maupun PPPK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan yang dibutuhkan," katanya.
Menurut Tjahjo, jumlah pegawai yang dibutuhkan pegawai di pusat dan daerah dibutuhkan selama dua tahun, yakni 2020 dan 2021, mengingat tahun lalu pemerintah tidak melakukan rekrutmen.
Situs Bolatangkas Online | Bandar Tangkas Online | Agen Bolatangkas Online | Tangkasmu

No comments:
Post a Comment