SELAMAT DATANG DI TANGKASMU. NIKMATI SENSASI YANG MENYENANGKAN BERMAIN BOLA TANGKAS DENGAN HTML 5 TECHNOLOGY - MAINKAN LANGSUNG TANPA PERLU DOWNLOAD DAN INSTALL APLIKASINYA !! BERMAIN DIMANA PUN MENJADI LEBIH CEPAT DAN AMAN.

Tuesday, August 24, 2021

DPRD DKI Menganggap Vaksinasi untuk Anak Penting Dilakukan

 

Ilustrasi, sumber foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo


Tangkas Mu - Vaksin untuk anak dianggap penting karena anak usia 12-18 tahun dianggap memiliki mobilitas tinggi dan sulit diawasi jika terinfeksi COVID-19 dan umumnya asimtomatik atau OTG. Demikian disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P sekaligus ahli epidemiologi, Gilbert Simanjuntak.


Baru-baru ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat (UEA) untuk penggunaan vaksin COVID-19 pada anak usia 12 hingga 17 tahun, dengan dosis 600 SU/0,5 mL (dosis sedang).


“Keputusan BPOM memberikan EUA untuk vaksin kepada usia 12-18 tahun harus disikapi dengan cepat dan tepat oleh Pemerintah,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (30/6/2021).


Beri sanksi salah satunya tidak bisa sekolah tatap muka jika belum divaksin


Antisipasi penolakan vaksinasi oleh sekelompok orang, kata dia, juga harus diikuti dengan penerapan aturan yang tepat, agar tidak mengorbankan masyarakat secara umum.


Sanksi lain yang disarankan Gilbert adalah tidak diizinkan menghadiri sekolah offline atau tatap muka jika dibuka, tanpa bukti vaksinasi.


"Segala upaya harus dikerjakan untuk menekan kenaikan kasus ini," katanya.


Usia ini memiliki mobilitas tinggi dan sering tanpa gejala


Gilbert menjelaskan bahwa mereka berpotensi menjadi sumber penularan karena tidak ada gejala atau keluhan tetapi masih bisa berpindah-pindah.


"Kelompok ini juga sulit sekali disuruh disiplin bermasker dan menjaga jarak, khususnya di pemukiman padat," katanya.


Ia berpendapat bahwa seluruh penduduk berusia 12-18 tahun harus divaksinasi untuk mencapai 70 persen herd immunity.


Data dapat diperoleh dari RT sampai sekolah


Data penduduk usia 12-18 tahun, kata Gilbert, bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti NIK, KJP, sekolah, atau RT dan RW. Dukungan untuk keputusan EUA oleh BPOM juga harus diberikan dengan menyiapkan rumah sakit rujukan untuk KIPI.


“Saat ini sangat sedikit data KIPI yang diketahui pada kelompok usia ini, karena itu RS rujukan harus disiapkan dengan fasilitas dan tenaga yang baik atau konsultan untuk mencegah isu yang mungkin digunakan oleh kelompok tertentu yang menolak vaksin,” ujarnya.

No comments:

Post a Comment

')