BPK DKI Jakarta Temukan Kelebihan Pembayaran Pengadaan Mobil Pemadam

 

Ilustrasi, sumber foto: Istimewa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan adanya kelebihan pembayaran empat paket Pengadaan mobil pemadam di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta.

Temuan ini mengandung perbedaan angka hingga Rp 6,52 miliar. BPK juga menemukan indikasi kelebihan pembayaran untuk paket pengadaan truk pemadam kebakaran ini.

Hasil pemeriksaan atas pembayaran item pekerjaan diketahui bahwa harga riil pembelian barang atas empat paket pekerjaan berdasarkan bukti pembayaran lebih rendah dari harga kontrak yang telah dibayarkan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan,” tulis BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam laporan, Rabu (14/4/2021).

1. Harga beli riil mobil damkar per unit

Empat unit dalam satu paket adalah unit submersible, unit quick response, unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal (robot LUF 60) dan unit pengurai material kebakaran (robot MVF-5).

Berikut detail harganya:

1. Unit Submersible Rp. 9 miliar.

2. Unit Quick Response Rp. 36 miliar.

3. Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi Massal Rp. 7 miliar.

4. Unit Pengurai Material Kebakaran Rp32 miliar.

Selisih terbesar adalah Rp3,48 miliar

Namun, harga sebenarnya berbeda dengan nilai kontrak. BPK mencatat, perbedaan tiap item pengadaan mobil pemadam kebakaran untuk Dinas Gulkarmat DKI Jakarta itu berbeda. Dari temuan tersebut, selisih terbesar dari pengadaan mobil damkar mencapai Rp 3,48 miliar. Sedangkan selisih terendah Rp 761 juta. Berikut detailnya:

1. Unit Submersible Rp 761 juta

2. Unit Quick Response Rp 3,48 miliar

3. Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi Massal Rp. 844 juta

4. Unit Pengurai Material Kebakaran Rp1,43 miliar

"Atas perhitungan pengeluaran riil untuk pelaksanaan pekerjaan setelah ditambahkan margin keuntungan dan atas nilai kontrak setelah setelah dikurangi dengan PPN dan PPh," tulis BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI dianggap tidak transparan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menyoroti pengadaan mobil pemadam kebakaran oleh Pemprov DKI Jakarta. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, mengatakan selisih harga tersebut seharusnya bisa membiayai ratusan hidran mandiri di daerah rawan kebakaran.

“Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini, selisih miliaran rupiah ini harusnya bisa membiayai hidran mandiri yang lebih bermanfaat untuk warga,” ucapnya.

Situs Bolatangkas Online | Bandar Tangkas Online | Agen Bolatangkas Online | Tangkasmu